Bendahara Umum DPP PPNI, Aprisunadi, ikut menghadiri Rapat Kerja Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (Rakerwil PPNI NTT) yang berlangsung pada Jumat – Sabtu (24-25/05/2024) di Kemah Tabor, Mataloko, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT.
Sebagai salah satu peninjau, pada kesempatan itu Aprisunadi diberi kesempatan untuk memberikan pembekalan awal setelah seremonial pembukaan atau sebelum sesi-sesi rapat dimulai.
Aprisunadi mengawali pemaparannya dengan menggambarkan situasi yang dialami PPNI saat ini: perubahan besar setelah pengesahan UU Kesehatan tahun 2023 dan munculnya beberapa organisasi profesi perawat yang baru.
Meski demikian, ia tetap meyakini PPNI telah memiliki modal yang kuat untuk terus eksis dan berkembang, atau dalam istilahnya ia menyebut “melenting” ke atas.
“Katanya organisasi perawat baru itu sudah satu level dengan kita?” Pertanyaan retoris itu diungkapkan Aprisunadi di hadapan peserta rakerwil yang merupakan utusan dari DPW (Dewan Pengurus Wilayah) PPNI NTT dan DPD (Dewan Pengurus Daerah) PPNI Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT, serta para peninjau yang ikut berpartisipasi.
Menurut Aprisunadi, PPNI telah memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam mengelola organisasi profesi perawat dan saat ini mempunyai banyak sumber daya atau modal-modal yang bisa diberdayakan untuk menjadi lebih maju.
Ia juga meyakini, kehadiran UU Kesehatan Omnibus Law sebenarnya tidak terlalu berpengaruh dengan eksistensi PPNI. Aprisunadi menegaskan, selama ini banyak orang merisaukan perihal tidak perlunya rekomendasi organisasi profesi dalam perpanjangan izin praktik, padahal bukan itu inti dari upaya protes yang dilakukan PPNI bersama organisasi profesi kesehatan lain hingga melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
“UU Kesehatan itu mirisnya tidak spesifik menyebutkan perawat itu apa, bukan soal rekomendasi,” imbuhnya.
Sedangkan urusan lain menyangkut keberlangsungan organisasi ke depan, Aprisunadi tetap optimistis PPNI bisa melenting.
Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa saat ini PPNI telah memiliki Pusbangdiklat yang sudah terakreditasi A oleh Kementerian Kesehatan RI. Menurutnya, kalau Pusbangdiklat PPNI itu dikelola dengan baik, ada banyak peluang yang bisa berguna untuk mengembangkan organisasi maupun untuk meningkatkan kepasitas atau mutu anggota dalam memberikan asuhan keperawatan.
Aprisunadi menambahkan, DPP (Dewan Pengurus Pusat) PPNI saat ini sedang menyiapkan berbagai agenda besar terkait pengembangan Pusbangdiklat PPNI tersebut. Ia mengatakan bahwa, pada bulan Agustus nanti gedung Pusat Pendidikan Keperawatan milik PPNI insyaallah akan diluncurkan.
Selain itu, PPNI juga sudah merencanakan untuk mengembangkan rumah sakit, lembaga pendidikan, pembuatan PT (Perseroan Terbatas), dan berbagai unit usaha yang lain. Aprisunadi juga menambahkan, PPNI juga sudah aktif sejak lama dan akan meneruskan berbagai kerja sama dalam urusan penempatan perawat yang ingin bekerja di luar negeri dengan gaji memuaskan, seperti yang sudah dilakukan bersama PPNI Kuwait.
Berdasarkan berbagai potensi yang dipaparkan tersebut, Aprisunadi meyakini PPNI tidak hanya tetap eksis, tapi juga bisa semakin maju dan bahkan dalam istilahnya bisa menjadi “Naga ke-10” dalam perekonomian Indonesia.
“Makanya jangan terlalu berisik ya….,” pesannya sambil tersenyum. “Tidak ada gunanya kita menyalah-nyalahkan PPNI. Apakah saat PPNI memanggil, kita datang atau tiarap?”
Kepala peserta Rakerwil PPNI NTT, Aprisunadi menyarankan agar memikirkan ide usaha yang bisa dikembangkan sesuai potensi yang ada di tempat masing-masing. Ia banyak mencontohkan berbagai jenis usaha yang bisa dikembangkan PPNI.
Selain itu, Aprisunadi juga mengajak pengurus PPNI agar ada anggota yang bisa menduduki jabatan di pemerintahan maupun di legislatif. Ia menegaskan bahwa, seluruh kehidupan perawat tidak bisa dipisahkan dari urusan politik, karenanya PPNI harus sadar dan mulai terlibat aktif.
Di akhir pembekalannya, setelah memaparkan berbagai potensi yang dimiliki PPNI, Aprisunadi kembali meyakinkan peserta Rakerwil PPNI NTT bahwa PPNI tidak akan mati hanya karena munculnya UU Kesehatan Omnibus Law.
“Kita tambah hidup, tambah semangat! Masih semangat semua, kan?” Peserta menjawabnya dengan tepuk tangan yang menggaung dalam ruangan pertemuan.
Rapat Maraton
Setelah pembekalan awal, sekitar pukul 15.30 WITA, sesi rapat pun dimulai. Rapat dipimpin oleh Aemilianus Mau selaku Ketua DPW PPNI NTT dan didampingi oleh Kori Limbong sebagai sekretaris dan Jumiati Boling sebagai bendahara.
Selain itu, 8 Wakil Ketua (Waket) Bidang yang ada dalam DPW PPNI NTT juga ikut mendampingi pimpinan rapat, di antaranya: Sabinus Kedang sebagai Waket Bidang Organisasi dan Kaderisasi; Fransiskus W. Ratu sebagai Waket Bidang Penelitian dan Sistem Informasi dan Komunikasi; Bonevasius Bhute sebagai Waket Bidang Hukum dan Perundang-undangan; Herliana Djogo selaku Ketua Divisi Hubungan Antar Lembaga; Oktaria S. Batubara sebagai Waket Bidang Pendidikan dan Pelatihan; Servasius Ragung sebagai Ketua Divisi Pelayanan; dan Dominggos Gonsalves sebagai Waket Bidang Kesejahteraan.
Rapat itu diawali dengan laporan perkembangan implementasi program kerja DPW PPNI NTT sejak masa kepengurusan tahun 2022 hingga 2024. Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua DPW PPNI NTT, Aemilianus Mau, dan kemudian ditanggapi oleh peserta rapat. Secara umum peserta menerima dan mengapresiasi laporan capaian program kerja tersebut.
Setelah itu, sesi rapat dilanjutkan dengan penyampaian laporan perkembangan implementasi program kerja dari masing-masing DPD PPNI Kota/Kabupaten se-Provinsi NTT. Setiap perwakilan daerah melaporkan apa saja kegiatan yang sudah dijalankan, kendala atau tantangan yang dihadapi, dan kondisi keuangan organisasi.
Berdasarkan laporan tersebut, secara umum semua pengurus PPNI daerah Kabupaten/Kota se-NTT telah menjalankan tugas dengan baik. Mereka lebih banyak memprioritaskan program yang berkaitan dengan kebutuhan anggota, seperti peningkatan kapasitas yang manfaatnya berujung pada urusan perpanjangan izin praktik.
Beberapa daerah bahkan sudah mulai mempraktikkan atau menjalankan usaha tertentu untuk menambah pemasukan organisasi, sehingga tidak terlalu tergantung dengan iuran anggota. Hasil usaha tersebut digunakan untuk operasional kegiatan organisasi, membantu anggota yang mengalami musibah atau kedukaan, dan membiayai kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas anggota.
Rapat tersebut berlangsung cukup lama, sebab ada 20 DPD PPNI yang hadir dan menyampaikan laporan. Setiap laporan pun ditanggapi oleh peserta yang lain. Kondisi itu membuat rapat itu berlangsung maraton, peserta hanya bisa jeda sebentar saat jam untuk minum kopi dan menikmati penganan atau ketika waktunya untuk makan malam.
Setelah rapat evaluasi itu berakhir, sesi rapat selanjutnya diisi dengan rapat komisi dan rapat pleno. Kedua rapat ini berfokus pada rencana PPNI NTT ke depan, apa program kerja baru yang perlu ditambahkan.
Pada rapat komisi, peserta dibagi menjadi 5 kelompok. Komisi I membahas program kerja bidang Diklat, Penelitian dan Infokom; komisi II membahas program kerja dari sekretaris dan bendahara; komisi III membahas program kerja organisasi dan kaderisasi, serta hukum dan perundang-undangan; komisi IV membahas program kerja bidang pelayanan dan kesejahteraan; dan komisi V membahas program kerja hubungan antar lembaga dan pemberdayaan politik.
Hasil rapat komisi tersebut dibahas secara bersama lagi pada rapat pleno. Setiap pimpinan komisi menyampaikan hasil diskusi masing-masing, khususnya tentang program kerja yang memiliki nilai kebaruan atau program inovatif-transfornatif. Setiap usulan program kerja baru itu pun masih ditanggapi oleh peserta yang lain, sehingga rapat baru selesai pada pukul 23.00 WITA.
Tiga Kunci PPNI Bisa Melenting
Acara penutupan Rakerwil PPNI NTT berlangsung pada Jumat (24/05/2024) sekitar pukul 23.00 WITA.
Ketua DPW PPNI NTT, Aemilianus Mau, saat memberikan kata sambutan pada seremonial penutupan itu menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan rakerwil tersebut.
“Puji Tuhan, walaupun agak melelahkan, pada akhirnya kita sudah selesai membahas program kerja yang akan kita laksanakan di masa pengurusan yang sisa (2024-2027),” kasa Aemilianus Mau.
Pada kesempatan itu, ia berterima kasih khusus kepada DPP PPNI yang selalu memberikan dukungan dan arahan, termasuk juga kepada DPD PPNI Kota/Kabupaten se-Provinsi NTT.
Kepada Aprisunadi yang mewakili Ketua Umum DPP PPNI, Aemilianus Mau mengenaskan bahwa PPNI NTT semuanya semangat dan berjuang memajukan organisasi profesi PPNI saja.
“Tidak ada organisasi profesi perawat yang lain, selain PPNI,” tegas Aemilianus Mau dan disambut tepuk tangan peserta rakerwil.
Bendahara Umum DPP PPNI, Aprisunadi, saat menutup kegiatan kembali menegaskan poin-poin yang perlu dilakukan PPNI agar bisa “melenting” ke atas.
Pertama, ia mendorong agar PPNI bisa menyiapkan anggota yang bisa atau punya potensi untuk menduduki jabatan di pemerintahan.
Kedua, PPNI juga perlu menyiapkan kader yang bisa maju ke kursi legislatif di berbagai tingkatan: DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, atau DPR RI. Menurut Aprisunadi, bila mengevaluasi pemilu 2024, kesadaran perawat dalam politik praktis belum begitu kuat. Karena itu, ia menyarankan agak PPNI perlu menyiapkan diri lebih baik pada pemilu 2029 mendatang.
“Kehidupan kita sebagai perawat tidak dapat dipisahkan dari politik, karena itu kita harus ambil bagian di dalamnya,” pesan Aprisunadi yang juga merupakan Direktur Pusbangdiklat PPNI itu.
Ketiga, ia menegaskan kembali tentang pentingnya PPNI mengembangkan usaha yang mampu menambah pendapatan organisasi. Aprisunadi membeberkan beberapa contoh jenis usaha yang bisa dikembangkan, khususnya yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki PPNI NTT.
Menurutnya, tiga bidang tersebut: eksekutif, legislatif, dan entrepreneur bisa menjadi galah bagi PPNI untuk bisa melenting ke atas. Aprisunadi meyakini, kalau 3 kucing gerakan itu bisa berjalan dengan baik, maka impian PPNI menjadi “Naga ke-10” perekonomian Indonesia bukan sekadar mimpi.
Ia juga percaya, bahwa PPNI NTT mampu dan memiliki potensi yang baik untuk mewujudkan impian tersebut.
“Terima kasih kepada pengurus semua yang masih setia dengan organisasi profesi PPNI ini,” tutupnya, kemudian melakukan pemukulan gong sebagai simbol kegiatan Rakerwil PPNI NTT telah berakhir.
Penulis: Saverinus Suhardin (Infokom DPW PPNI NTT)
