Badan Penanggulangan Bencana Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggaran Timur (Bapena PPNI NTT) menggelar rapat dengan agenda penyusunan program kerja pada Kamis (09/02/2023) yang berlangsung secara daring melalui media Zoom.
Rapat yang dipimpin oleh Marikxen Eston Lona Koni selaku sekretaris Bapena PPNI NTT ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan badan kelengkapan yang berada di bawah naungan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPNI NTT itu yang dibentuk dan dilantik secara resmi pada Desember 2022 lalu.
Ketua Bapena PPNI NTT, Dominggos Gonsalves, dalam kata sambutan awalnya mengingatkan pada semua pengurus tentang pentingnya persiapan menghadapi kondi bencana apapun. Menurutnya, setelah pelantikan pengurus pada Desember 2022 lalu, di beberapa wilayah NTT mengalami bencana hidrometrologi.
“Tapi kita belum siap betul saat itu karena masih baru dan belum menyusun program kerja, sehingga kita belum bisa banyak berbuat,” kata Dominggos Gonsalves.
Karena itu, menurutnya rapat perdana untuk menyusun program kerja ini sangat penting, karena menjadi panduan bagi setiap pengurus dan perawat pada umumnya ketika terjadi bencana. Dominggos Gonsalves menambahkan, saat ini sudah ada panduan program kerja dari BAPENA PPNI Pusat, sehingga pengurus wilayah bisa menyesuaikan sesuai kebuttuhan.
“Semoga rapat ini bisa menghasilkan kesepakatan yang baik dan tidak sekadar ditulis, tapi harus ada aksi nyata. Kita sama-sama siap menghadapi ancaman bencana di NTT,” imbuh Dominggos Gonsalves.
Pada kesempatan itu, Dominggos Gonsalves yang juga menjabat sebagai Ketua HIPGABI (Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia) Provinsi NTT itu memohon petunjuk atau saran dari DPW PPNI NTT sebagai organisasi induk yang mengawal program kerja Bapena PPNI NTT.
DPW PPNI NTT yang pada kesempatan itu diwakili oleh sekretaris, Kori Limbong, mengapresiasi Bapena PPNI NTT yang telah menginisiasi rapat perdana untuk membahas program kerja. Menurutnya rapat itu sangat penting, karena sebagai salah satu lembaga penanggulan bencana, Bapena PPNI NTT harus memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi berbagai risiko bencana di NTT.
“Kita di NTT sebagai daerah kepulauan yang rawan bencana perlu bersiap-siap, apa yang perlu dilakukan bersama,” tambah Kori Limbong.
Pada kesempatan itu, Kori Limbong juga berpesan kepada Bapena NTT untuk memaksimalkan semua sumber daya yang ada di PPNI NTT. Sebagai contoh, ada ikatan/himpunan perawat HIPGABI yang memiliki keahlian dalam memberikan pertolongan cepat saat bencana terjadi. Kemudian ada juga IPKJI (Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia) wilayah NTT yang memiliki keahlian khusus memberikan dukungan psikologis pascabencana.
“Kita memiliki potensi yang kuat, tinggal bagaimana mengelolanya,” tutup Kori Limbong.
Setelah arahan awal tersebut, rapat dilanjutkan dengan pemaparan program kerja sesuai panduan dari Bapena PPNI Pusat yang disampaikan oleh pemimpinan rapat, Marikxen Eston Lona Koni.
Panduan program kerja itu berisi petunjuk umum yang dilakukan setiap bidang atau pengurus yang ada dalam struktur Bapena PPNI, termasuk cara berkoordinasi dengan pengurus DPD PPNI di tingkat kota/kabupaten. Selain itu, ada juga contoh kasus saat Bapena PPNI pusat ikut menangani bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat.
Rapat dilanjutkan dengan diskusi bersama. Sesi ini berlangsung kurang lebih dua jam. Semua pengurus berantusias menyampaikan gagasan agar Bapena PPNI NTT bisa segera melakukan aksi nyata. Rapat yang berlangsung pukul 17.00 hingga 19.00 WITA itu menghasilkan beberapa kesepakatan yang segera ditindaklanjuti masing-masing pengurus BAPENA PPNI NTT.
Di akhir sesi rapat, Kori Limbong selaku Sekretaris DPW PPNI NTT kembali mengingatkan bahwa BAPENA PPNI NTT tidak hanya dijalankan oleh pengurus yang namanya tertera dalam SK pengurus. Menurutnya, pengurus berfungsi sebagai penggerak yang bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di PPNI NTT seperti HIPGABI, IPKJI dan lainnya.
Ia juga mengingatkan agar BAPENA PPNI NTT segera melakukan koordinasi dengan pemerintah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT. Anjuran itu dinilai penting agar bisa berperan secara jelas saat terjadi bencana.
Selain itu, ia juga berharap agar penyusunan program kerja itu segera dilaksanakan. “Kita memang baru menjalakan BAPENA PPNI NTT ini, masih banyak yang belum kita pahami. Tapi kita bisa menjalankannya sambil belajar dari pengurus pusat atau dari wilayah lain di Indonesia,” tutup Kori Limbong.
Penulis: Saverinus Suhardin (Infokom DPW PPNI NTT)
