Salah satu pandangan umum penyebab rendahnya capaian imunisasi saat ini adalah adanya pandemi COVID-19 dan hampir semua semua sumber terpercaya menyampaikan hal yang serupa. Tetapi, dr. Messerasi Ataupah sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan Kependidikan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT memiliki pandangan lain.
“Bukan karena COVID-19,” katanya kepada peserta Webinar Keperawatan yang diselenggarakan DPW PPNI Provinsi NTT dalam rangka perayaan International Nurses Day (IND) dan menyambut Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) pada Selasa (10/05/2022).
Menurut kesimpulan dr. Messe, masalah capaian imunisasi yang tidak mencapai taget itu terjadi akibat rendahnya integritas para tenaga kesehatan, termasuk perawat, dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Ini masalah integritas yang ada di NTT, bukan masalah manajemen logistik, dan manajemen yang lain-lain,” tegasnya.
Maka untuk mengatasi persoalan integritas profesi tersebut, Kadis Kesehatan Provinsi NTT itu memberi tantangan kepada organisasi profesi PPNI. Apakah tantangan yang harus dilakukan PPNI? Sebelum sampai pada jawaban atas pertanyaan tersebut, izinkan Tim Infokom DPW PPNI NTT menggambarkan suasana jalannya webinar sesi I tersebut.
Komitmen Pemprov NTT Menyukseskan BIAN
Webinar Keperawatan yang mengusung tema “Komitmen Perawat dalam Menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN)” itu langsung dimulai setelah seremonial pembukaan berlangsung.
Ns. Kornelis Nama Beni, M.Kep sebagai pewara menjelaskan bahwa webinar tersebut terbagi menjadi 2 sesi, dan tiap sesi menampilan dua narasumber.Pengurus Bidang Pendidikan dan Pelatihan DPW PPNI NTT yang biasa disapa Ns. Beni itu kemudian memberikan kesempatan kepada Ns. Orpa Diana Suek, M.Kep, Sp.Kep.An sebagai moderator yang memandu jalannya webinar sesi 1.
Pada sesi pertama, moderator yang biasa disapa Ns. Nana ini memberi kesempatan pertama kepada Ibu Dra. Bernadeta Usboko, M.Si untuk menyampaikan materi yang bertajuk: Kebijakan Pemerintah Provinsi NTT mendukung Imunisasi untuk meningkatkan Keamanan Kesehatan Global.
Sebelumnya, Ibu Erni—begitu nama sapaannya—yang menjabat sebagai Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Provinsi NTT itu memberi kata sambutan dan membuka acara secara resmi pada seremonial pembukaan. Dalam sambutan awalnya tersebut, pejabat yang dipercaya juga sebagai Ketua Pokja BIAN Provinsi NTT itu mengatakan kalau program BIAN di NTT secara resmi akan diluncurkan pada 18 Mei 2022 mendatang.
Pada kesempatan menyampaikan materi webinar, Ibu Erni menjelaskan alasan mendasar pelaksanaan BIAN hingga strategi yang akan ditempuh bersama para pengampu kepentingan untuk kesuksesan BIAN.
Bagian pertama, Ibu Erni menjelaskan dasar hukum pelaksanaan imunisasi. Menurutnya, mulai dari UUD 1945 bersama UU dan perangkat hukum di bawahnya, sudah banyak yang mengatur atau menjamin tentang perlindungan anak—salah satunya terkait mendapatkan imunisasi.
“Hukum pemberian imunisasi di Indonesia adalah wajib,” tegas Ibu Erni di hadapan 600-an peserta yang mengikuti webinar via Zoom maupun di YouTube PPNI NTT.
Selain itu, Ibu Erni juga mengatakan kalau kegiatan BIAN sejalan dengan kebijakan SDG’S, khususnya poin ke-3 yang berkaitan dengan upaya menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Kebijakan lain disesuaikan dengan target RPJMN 2020-2024, yakni capaiab Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 90% dan komitmen nasional bebas campak rubella tahun 2023. “Target RPJMD Provinsi NTT tahun 2022-2024 juga sama, yaitu IDL 90%, tapi kita mesti mencapai 95%,” tambah Ibu yang memiliki kesenangan berdiskusi dengan masyarakat tersebut.
Lebih lanjut Ibu Erni menjelaskan bahwa urgenitas kegiatan BIAN juga didorong dengan adanya fakta capaian imunisasi yang mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Dari tahun 2019-2020, capaian imunisasi global mengalami penurunan 3%; secara nasional turun 4%; dan di NTT mengalami penurunan 4,5%.
“Semoga setelah pandemi ini, kita bisa mencapai target yang diharapkan: 95%,” imbuh tokoh perempuan yang tidak suka menunggu terlalu lama tanpa kepastian itu.
Berdasarkan data dan masalah yang disajikan tersebut, maka dirinya sebagai Ketua Pokja BIAN NTT mengajak semua pemangku kepentingan untuk mengambil bagian dalam menyukseskan kegiatan imunisasi sesuai terget yang telah ditetapkan.
Ibu Erni menjelaskan peran-peran dari lembaga terkait, misalnya lembaga yang berada di bawah naungan Kemendikbud, Kemenag, Mendagri, dan pihak lain termasuk organisasi profesi seperti PPNI. Khusus untuk DPW PPNI Provinsi NTT, Pokja BIAN NTT mengharapkan peran sebagai berikut.
Pertama, DPW PPNI Provinsi NTT memastikan seluruh anggotanya turut serta dalam upaya untuk penguatan imunisasi rutin;
Kedua, DPW PPNI Provinsi NTT memobilisasi anggota membantu pelaksanaan imunisasi kejar (cath up) untuk melengkapi status imunisasi yang belum lengkap, serta dalam pelaksanaan imunisasi tambahan lainnya;
Ketiga, DPW PPNI Provinsi NTT memastikan tidak ada anggotanya yang menolak imunisasi dan menyebarkan rumor negatif/hoaks tentang imunisasi.
“Terima kasih kepada PPNI yang sudah berkomitmen bekerja sama dengan pemerintah. Kami yakin perawat memiliki kontribusi yang besar untuk menyukseskan BIAN ini bersama dengan pemangku kepentingan lainnya,” tutup Ibu Erni.
Bekerja dengan Integritas
Ns. Nana, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga yang beperan sebagai moderator pada webinar tersebut kemudian langsung memberi kesempatan kepada pembicara kedua: dr. Messerasi Ataupah.
Seperti yang telah disinggung pada bagian awal, Kepala Dinas Kesehatan dan Kependidikan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT itu tidak yakin pandemi COVID-19 sebagai penyebab rendahnya capaian imunisasi pada tahun 2019-2020.
Pernyataan dr. Messerasi Ataupah didasarkan data yang direkap Dinkes Provinsi NTT, bahwa capaian imunisasi di NTT sudah rendah sebelum pandemi COVID-19 tiba. Bahkan anehnya lagi, laporan capaian imunisasi meningkat selama masa pandemi COVID-19.
Selain itu, dr. Messerasi juga mengeluh karena data laporan imunisasi yang masuk ke dinkes sangat membingungan. Dirinya menjelaskan, ada beberap daerah yang capaian imunisasinya lebih dari 100%, tapi di pihak lain sangat rendah.
“Masalah utama pelaksanaan imunisasi di NTT adalah pencataan dan pelaporan,” tambah dr. Messerasi yang kebingungan dengan capaian imunisasi hingga 120%, 130% dan angka yang meragukan lainnya.
Menurutnya, penyebab utama dari persoalan tersebut adalah masalah integritas dari petugas kesehatan—termasuk perawat—sebagai pelaksana imunisasi di lapangan. Karena itu, dr. Messerasi menantang PPNI untuk membina para anggota agar bekerja lebih baik.
“PPNI sudah menyatakan komitmen untuk menyukseskan BIAN. Kalau misalnya program ini tidak behasil, beranikah PPNI mengakuinya sebagai kegagalan?” tanyanya kemudian.
Kepala Dinas Kesehatan dan Kependidikan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT itu meminta PPNI yang bertugas membina para anggota agar mampu bekerja secara profesional dan berintegritas baik.
“Jadi yang saya minta dengan sangat, bagaimana komitmen kita, integritas kita, untuk bekerja sama dengan lintas sektor, bekerja sama dengan semua lembaga-lembaga yang ada di NTT, untuk bahu membahu mengatasi masalah perlindungan anak-anak kita terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi,” tutupnya.
Saverinus Suhardin (Infokom DPW PPNI NTT)
