“Kita dorong orang yang punya potensi untuk jadi calon legislatif, biar bisa memperjuangkan nasib perawat,” kata Aemilianus Mau, S.Kep.,Ns, M.Kep saat membuka kegiatan Training of Trainer (ToT) kepada pengurus PPNI di zona Kabupaten Negekeo dan Kabupaten Sikka pada Minggu (16/04/2023) yang berlangsung secara daring melalui Zoom.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPW PPNI NTT) itu menilai jumlah perawat di NTT sudah lebih dari 18 ribu orang, tapi belum terlihat kompak. Padahal menurutnya, jumlah perawat yang menduduki jabatan struktural maupun sebagai anggota legislatif sangat minim.
Karena itu, Aemilianus Mau mengajukan ide tersebut sebagai salah satu poin yang perlu dibahas dalam ToT pengurus PPNI se-Provinsi NTT, khususnya pada bidang pemberdayaan politik. Ia menilai selama ini perawat sudah sering menitipkan aspirasi pada orang lain, tapi kurang memuaskan karena belum menjawabi kebutuhan perawat.
“Lebih baik kita dorong kita punya orang sendiri (pengurus PPNI) yang memiliki potensi dan berkomitmen untuk kemajuan perawat dan organisasi profesi,” imbuh Aemilianus Mau.
Ketua DPW PPNI NTT dua periode itu juga menekankan tentang pentingnya ToT bagi pengurus PPNI, baik di tingkat DPD (kota/kabupaten) maupun di tingkat DPK (komisariat yang ada di tempat kerja perawat). Menurutnya, ToT tersebut merupakan bagian dari pelayanan DPW PPNI NTT dan menjadi hak bagi pengurus PPNI di level manapun.
Kepada setiap pengurus, Aemilianus Mau mengingatkan agar bisa bekerja secara kolektif kolegial. Menurutnya, tidak semua hal bisa dilakukan oleh ketua. Karena itu ada pembagian bidang agar bisa bekerja sesuai kompetensi masing-masing. Selain itu, antarbidang juga bisa berkolaborasi.
“Ketua itu cukup mengontrol atau mengendalikan,” imbuh Aemilianus Mau, “biarkan pengurus bekerja sesuai bidangnya. Kalau butuh bantuan bidang lain, silakan berkoordinasi dan berkolaborasi.”
Pada kesempatan itu, Aemilianus Mau juga menyinggung tentang pentingnya sikap saling menghargai sesama pengurus. Sebagai contoh, ketika ada undangan pertemuan masih ada pengurus yang tidak hadir.
Sebagai salah satu pengurus Departemen Diklat DPP PPNI, Aemilianus Mau berbagi pengalaman kalau di level DPP (pusat) semua sudah cukup baik. Misalnya ketika ada rapat pimpinan, maka semua Ketua DPW PPNI se-Indonesia pasti hadir. Kalau bukan ketua, bisa diwakili sekretaris, bendahara, atau pengurus lainnya.
”Jadi pengurus itu tidak boleh setengah-setengah, harus sepenuh hati,” tutup Aemilianus Mau.
Kegiatan ToT tersebut merupakan tindak lanjut ToT Terintegrasi PPNI yang diselenggarakan DPP PPNI pada September 2022 lalu. DPW PPNI NTT telah memprogramkan ToT bagi pengurus PPNI se-NTT yang terbagi dalam beberapa zona. Sebelumnya telah dilaksanakan ToT untuk pengurus PPNI di zona Belu dan Malaka pada 25 Maret 2023, serta zona Flotim dan Ende pada Sabtu, 15 April 2023.
ToT pengurus PPNI di zona Nagekeo dan Sikka ini diawali dengan seremonial pembukaan sesuai pedoman organisasi. Pada kesempatan itu, Sabinus B. Kedang, S.Kep.,Ns,M.Kep selaku ketua panitia menjelaskan bahwa, kegiatan ToT merupakan pelatihan untuk membentuk pelatih baru. Menurutnya, setiap pengurus PPNI harus memahami pedoman dan peraturan organisasi, sehingga bisa mengembangkan program secara teknis maupun nonteknis.
“Pengurus harus mampu bekerja secara profesional,” kata Sabinus B. Kedang yang merupakan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPW PPNI NTT.
Selain itu, panitia juga melaporkan bahwa kegiatan tersebut dihadiri oleh pengurus DPD dan DPK PPNI yang ada di zona Nagekeo dan Sikka yang pada saat itu terdata 126 orang di ruang Zoom. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyampaian materi oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua dan Anggota Divisi DPW PPNI NTT. Forum tersebut juga diisi dengan diskusi kasus, tanya-jawab, dan tes pemahaman sebelum dan setelah kegiatan.
Penulis: Saverinus Suhardin (Infokom DPW PPNI NTT)
