Pengurus harian DPW PPNI Provinsi NTT—terdiri dari ketua, delapan (8) wakil ketua bidang, sekretaris dan bendahara—melakukan rapat koordinasi dengan Badan Kelengkapan PPNI, yaitu ikatan/himpunan yang sudah terbentuk di wilayah NTT, pada hari Rabu (08/06/2022) yang berlangsung di Graha PPNI NTT; di Jl. Nekafmese – Sungkaen, Kel. Naimata, Kota Kupang.
Bapak Aemilianus Mau, S.Kep.,Ns, M.Kep, dalam sambutan awalnya menyampaikan urgensi dari rapat koordinasi tersebut, yakni mengevaluasi peran ikatan/himpunan dalam meningkatkan kompetensi perawat melalaui kegiatan pendidikan dan pelatihan, seperti: seminar, pelatihan, dan workshop. Selain itu, rapat ini juga bertujuan mengevaluasi kemampuan keuangan yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan program kerja.
“PPNI punya tanggung jawab besar dalam urusan peningkatan kompetensi perawat,” tegas Ketua DPW PPNI Provinsi NTT yang akrab disapa Pak Willy tersebut.
Pak Willy menjelaskan, peran organisasi profesi seperti PPNI telah termaktub dalam UU Kesehatan, yaitu sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, martabat, dan etika profesi.
Ketentuan itu diatur lagi lebih spesifik dalam UU Keperawatan, tambah Pak Willy, di mana urusan pendidikan non-formal atau pendidikan berkelanjutan bagi perawat atau yang sering disebut PKB (Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan) menjadi tanggung jawab PPNI.
PPNI kemudian membentuk badan kelengkapan, jelas Pak Willy lebih lanjut, salah satunya ikatan/himpunan perawat yang dikelompokkan berdasarkan keahlian atau peminatan khusus. Saat ini PPNI secara keseluruhan memiliki 24 ikatan/himpunan, dan khusus DPW PPNI Provinsi NTT telah membentuk 9 ikatan/himpunan.
“Ikatan/himpunan ini harusnya menjadi ujung tombak PPNI dalam urusan peningkatan kompetensi perawat,” tambah Pak Willy. “Kalau ada lembaga atau instansi yang membutuhkan pelatihan keterampilan khusus untuk perawat, mereka bisa ajukan permohonan kepada PPNI, lalu PPNI akan menunjuk ikatan/himpunan yang berkompeten dalam bidang yang dibutuhkan pemangku kepentingan tersebut.”
Tapi, Pak Willy yang menjadi salah satu pengurus Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di DPP PPNI (pusat) itu mengakui, dari 9 ikatan/himpunan yang bernaung di bawah DPW PPNI Provinsi NTT, keaktifan dalam menjalankan perannya tersebut masih bervariasi.
Karena itu, pada kesempatan rapat koordinasi tersebut, Pak Willy juga memberikan materi “penyegaran” tentang: Peran Bidang Diklat, Ikatan/Himpunan dalam meningkatkan Kompetensi Perawat. Pak Willy menguraikan berbagai ketentuan atau aturan terkait PKB—baik yang diatur dalam UU, AD/ART PPNI, Peraturan Organisasi (PO) PPNI, maupun ketentuan lainnya.
Menurut Pak Willy, implementasi dari berbagai ketentuan tersebut belum lah maksimal. Oleh karena itu, pengurus harian DPW PPNI Provinsi NTT mengundang 9 ketua ikatan/himpunan yang telah terbentuk, untuk berkoordinasi dan membahas strategi terbaik sehingga peran badan kelengkapan tersebut sesuai dengan yang diharapkan.
Mimpi besar PPNI NTT, lanjut Pak Willy, salah satunya ingin segera memiliki badan diklat yang representatif, dan mampu memaksimalkan perawat ikatan/himpunan di bawah koordinasi Bidang Diklat DPW PPNI Provinsi NTT.
“Nanti kita minta Pak Stef mereka (Bidang Diklat-Red) untuk belajar di Jawa Timur sana, pasti kita juga bisa punya badan diklat yang baik,” tegas Pak Willy yang disambut tepuk tangan peserta rapat.
Kondisi Ikatan/Himpunan Perawat di NTT
Setelah penjelasan awal dari Pak Willy, Ibu Kori Limbong, S.Kep.,Ns, M.Kep—Sekretaris DPW PPNI Provinsi NTT—yang berperan sebagai moderator pada rapat koordinasi tersebut, memberi kesempatan kepada ketua ikatan/himpunan yang hadir untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, rencana kongres, dan kondisi lainnya.
Berdasarkan pantauan Infokom DPW PPNI NTT, semua ketua ikatan/himpunan yang ada di NTT hadir dalam rapat koordinasi tersebut. Mereka menceritakan perjalanan ikatan/himpunan yang mereka pimpin beserta kendala yang dihadapi. Secara umum, berikut ini kami ringkaskan kondisi dari 9 ikatan/himpunan perawat yang ada di NTT.
Pertama, IPANI (Ikatan Perawat Anak Nasional Indonesia) wilayah NTT yang dipimpin oleh Ibu Orpa Diana Suek, S.Kep.,Ns, M.Kep, Sp.Kp.An. Menurut keterangan spesialis keperawatan anak yang biasa disapa Ibu Nana tersebut, IPANI NTT sudah dibentuk dan kepengurusan dilantik sejak 2015 lalu. Saat ini masa kepengurusan telah berakhir dan harus segera melaksanakan kongres wilayah untuk memilik ketua dan pengurus yang baru.
Tapi, menurut Ibu Nana, IPANI NTT mengalami masalah keuangan untuk melaksanakan kongres wilayah tersebut, sehingga mengusulkan kepada DPW PPNI Provinsi NTT agar membantu atau memberi dukungan dana. IPANI NTT pernah sekali melaksanakan seminar. Sedangkan pelatihan belum pernah dilakukan, karena menurut Ibu Nana, IPANI NTT masih menunggu kurikulum pelatihan yang sedang digodok oleh Pengurus Pusat (PP) IPANI.
Kedua, IPKJI (Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia) NTT yang diketuai oleh Bapak Thomas Laga Boro, S.Kep.,Ns, M.Kes. Menurut Pak Thomas, IPKJI NTT mulai dibentuk sejak tahun 2018, dengan demikian kongres wilayah akan dilaksanakan tahun 2023 mendatang. Selama ini IPKJI berperan memfasilitasi kegiatan seminar keperawatan/kesehatan jiwa, serta memberi pelatihan DKJPS di beberapa wilayah kabupaten/kota di NTT, khususnya yang terkena dampak bencana Siklon Tropis Seroja.
Sebagian besar pelatihan bisa berjalan atas dukungan dana Kementerian Kesehatan RI dan IPKJI Pusat. Sementara IPKJI NTT sendiri mengaku tidak memiliki dana yang cukup, sehingga sering tidak bisa mengikuti kegiatan kongres nasional (konas) yang diselenggarakan PP IPKJI.
Ketiga, pengurus wilayan HPMI (Himpunan Perawat Manajer Indonesia) NTT yang dipimpin oleh Ibu Kori Limbong, S.Kep.,Ns, M.Kep. Ibu menjelaskan bahwa pengurus HPMI NTT resmi dilantik dan mendapatkan SK sejak 16 Maret 2018, sehingga kongres wilayah berikutnya akan dilaksanakan tahun 2023 nanti.
Selama ini, HPMI NTT telah menyelenggarakan berbagai kegiatan, mulaia dari rapat rutin, sosialisasi peraturan organisasi hasil Konas HPMI, memberi pelatihan hingga menyelenggarakan berbagai workshop. Dari berbagai aktivitas tersebut, khususnya pelatihan, HPMI NTT memperoleh dana yang menjadi kas organisasi sebanyak Rp.37.153.375. Menurut Ibu Kori, ikatan/himpunan bisa mendapatkan dana untuk pengembangan selanjutnya dari kegiatan-kegiatan pelatihan. Sejauh ini, HPMI NTT tidak mengeluhkan masalah dana.
Keempat, pengurus wilayah Himpunan Perawat Medikal Bedah Indonesia (HIPMEBI) Provinsi NTT yang berada di bawah komando Bapak Pius Selasa, S.Kep.,Ns, MSc. Pak Pius mengakui, sejak diresmikan 15 Maret 2019 lalu, HIPMEBI NTT kurang bertumbuh dan berkembang. Hingga saat ini, mereka baru menyelenggarakan seminar satu kali.
Pak Pius mengatakan, saat ini sedang mencari model yang tepat untuk mengembangkan pelatihan di bidang Keperawatan Medikal Bedah (KMB). Tapi, salah satu kendala yang dihadapi HIPMEBI NTT adalah masalah pendanaan. Karena itu, Pak Pius mengharapkan DPW PPNI Provinsi NTT bisa memberikan bantuan dana awal agar himpunan yang dikelolanya bersama tim dapat bertumbuh dan kelak bisa mandiri.
Kelima, Bapak Dominggos Gonsalves, S.Kep.,Ns, MSc mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan kondisi himpunan yang dipimpinnya, yaitu: Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia (HIPGABI) NTT. Menurut Pak Domi, HIPGABI NTT sudah dibentuk sejak 2016, dan masa kepengurusannya telah berakhir sehingga ketua dan pengurus dinyata demisioner hingga terlaksana kongres wilayah berikutnya.
Meski demikian, selama ini HIPGABI NTT telah memberikan banyak pelatihan BTCLS di berbagai lembaga pemerintah maupun swasta; di berbagai wilayah kabupaten/kota se-NTT. Dari kegiatan pelatihan tersebut, mereka mendapatkan dana yang cukup besar, tapi sebagian besar sudah terpakai lagi untuk pembelian peralatan simulasi atau praktik BTCLS. Hingga saat ini, menjelang kongres wilayah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, HIPGABI NTT hanya memiki kas sebanyak 3 juta-an.
Keenam, di NTT juga sudah memiliki Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI) yang dipimpin oleh Bapak Pak Yones A. M. Banoet, SST. Perawat kamar bedah RSUD Prof.Dr.W.Z Johannes yang biasa disapa Pak Yones itu menjelaskan kalau HIPKABI NTT sudah ada sejak tahun 2020 lalu. Katanya pengurus telah membuat belasan program kerja, namun pelaksanaannya terkendala dengan pandemi COVID-19.
Setelah kondisi pandemi agak mereda, HIPKABI NTT berhasil melaksanakan pelatihan bedah dasar. Pelatihan ini akan diteruskan pada masa mendatang. Selain itu, Pak Yones juga menjelaskan kalau merek sudah melakukan beberapa kali kegiatan pengabdian masyarakat, salah satunya berupa layanan sirkumsisi di So’e, TTS. Secara umum, HIPKABI NTT tidak terlalu bermasalah dengan keuangan, karena dari beberapa pelatihan yang telah terselenggara, mereka menyimpan kas sebesar 30 juta-an.
Ketujuh, ada Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) NTT yang dinahkodai oleh Ibu Margaretha Telly, S.Kep,Ns. MSc.PH. Menurut perawat kesehatan komunitas yang biasa disapa Ibu Telly itu, IPKKI NTT telah menyelenggarakan berbagai kegiatan berupa penguatan kapasitas perawat komunitas, khususnya tentang keluarga sehat, perkesmas, stunting, dan lainnya.
Ibu Telly bercerita kalau sebelumnya IPKKI NTT pernah mendapatkan bantuan dana daru Australia, kemudian digunakan untuk menyusun panduan serta memberi pelatihan pelaksanaan askep komunitas berdasarkan NANDA, NOC dan NIC. Saat ini IPKKI NTT sedang berjuang mendapatkan dana lagi agar bisa merevisi buku panduan tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan standar 3S yang terbaru.
Kedelapan, ada himpunan baru yang kongres wilayah pertamanya baru dilsanakan Mei 2022 lalu, yaitu Himpunan Perawat Anastesi Indonesia (HIPANI) wilayah NTT, dengan ketua terpilih Bapak Filomeno V. Correia Inacio, Amd.Kep. Menurut perawat anastesi RS Siloam Kupang yang biasa disapa Pak Ino tersebut, dirinya baru saja dilantik oleh pengurus pusat di Jakarta.
Rencananya, tanggal 26 Juni 2022 mendatang, HIPANI NTT akan melakukan pelantikan badan pengurus, sekaligus menyelenggarakan webinar bertajuk: Peran Perawat Anastesi dalam Pengembangan Profesionalisme Keperawatan.” Pak Ino mengaku sedang berjuang mendapatkan dana untuk kegitan tersebut. Dan sebagai himpunan paling bungsu, Pak Ino memohon masukan dan saran dari ikatan/himpunan lain.
Kesembilan, Himpunan Perawat Critical Care Indonesia (HIPERCCI) wilayah NTT yang dipimpin oleh Ibu Sri Hanna Wijiati, S.Kep.,Ns. Menurut perawat ruang ICU RSUD S.K Lerik yang akrab dipanggil Ibu Hanna tersebut, HIPERCCI NTT sudah resmi ada sejak tahun 2018 lalu, sehingga kegiatan kongres wilayah berikutnya akan berlangsung pada 2024 nanti.
Ibu Hanna menjelaskan kalau selama ini HIPERCCI NTT telah melakukan beberapa kegiatan, di antaranya seminar, pelatihan Code Blue, dan bulan Agustus 2022 mendatang akan menyelenggarakan pelatihan ICU Dasar di Kota Kupang. HIPERCCI NTT sebenarnya punya kas sekitar 7 juta-an dari beberapa pelatihan yang pernah dilakukan, tetapi sudah habis terpakai untuk kegiatan pengmas membantu korban badai Siklon Tropis Seroja.
Masalah Regulasi Pendanaan Ikatan/Himpunan Perawat
Setelah semua pimpinan ikatan/himpunan perawat yang ada di bawah naungan DPW PPNI Provinsi NTT, Pak Willy selaku ketua langsung menanggapi, khususnya terkait usulan beberapa ikatan/himpunan yang meminta dukungan dana.
Menurut Pak Willy, ikatan/himpunan perawat memang menjadi bagian dari PPNI mulai dari pengurus pusat hingga pengurus wilayah, tapi aturan mengenai pendanaan tidak atau belum diatur dalam regulasi atau AD/ART organisasi. Karena itu, Pak Willy mengaku agak ragu memberikan dana kepada ikatan/himpunan perawat yang ada sesuai usulan ketua dan pengurusnya, karena belum diatur secara tegas dalam AD/ART maupun PO (peraturan organisasi).
Selain itu, Pak Willy juga menjelaskan bahwa di DPW PPNI Provinsi NTT memiliki 8 bidang kerja yang juga membutuhkan pendanaan yang cukup banyak dalam menjalankan program kerjanya. Selain itu, kebutuhan operasional yang terdiri dari gaji staf, listrik, air, pemeliharaan inventaris, itu sekitar 10 juta/bulan. Ditambah dengan kisaran biaya kegiatan setiap bidang, rata-rata membutuhkan dana lumayan besar.
“Sebagai contoh, rencana kegiatan TOT Terintegrasi untuk pengurus pleno DPW dan pengurus harian (ketua, sekretaris, dan wakil ketua bidang) dari 22 DPD PPNI Kabupaten/Kota se-NTT saja bisa sampai ratusan juta. Itu baru dari bidang diklat, belum bidang-bidang yang lain,” tambah Pak Willy.
Oleh karena itu, Pak Willy mengharapkan agar pengurus ikatan/himpunan yang ada di NTT menyelenggarakan kegiatan yang bisa mendatangkan uang untuk menunjang seluruh kebutuhan program kerja. Kita perlu berkaca pada ikatan/himpuna perawat yang ada di provinsi lain, lanjut Pak Willy, mereka banyak melakukan pelatihan yang tentunya mendatangkan sejumlah uang untuk ikatan/himpunan. Bahkan mereka bisa memberikan sekian persen untuk membantu kas DPW.
Karena ragu dengan regulasi mengenai pendanaan ikatan/himpunan, Pak Willy meminta tanggapan dan saran dari wakil ketua DPW PPNI Provinsi NTT yang hadir dalam rapat tersebut. Saat itu wakil ketua yang hadir di antaranya ada Bapak Sabinus B. Kedang, Nikolaus Kewuan, Simon S. Kleden, Stefanus Mendes Kiik, Dominggos Gonsalves dan Ibu Orpa Diana Suek.
Berdasarkan hasil diskusi yang cukup alot, pada akhirnya DPW PPNI Provinsi NTT memutuskan bahwa, setiap ikatan/himpunan yang akan melakukan kegiatan tapi belum memiliki dana yang cukup, silakan mengajukan permohonan dana talangan kepada DPW PPNI NTT untuk dibantu, dengan melampirkan TOR dan RAB kegiatan.
Besaran dana yang diberikan, akan disesuiakan dengan sisa anggaran DPW PPNI NTT, mengingat keuangan OP ini lebih besar bersumber dari iuran anggota sekali setahun, sehingga perlu dihitungkan dengan tepat agar tidak kolaps. Bantaun tersebut hanya berupa dana talangan awal yang, harapannya, dapat dikembalikan setelah kegiatan.
DPW PPNI NTT bermaksud membantu dengan dana talangan tersebut, agar bisa memicu komitmen dan semangat para pengurus ikatan/himpunan untuk memperbaiki tata kerja dan tata kelola, sehingga kelak bisa menjadi ikatan/himpunan perawat yang lebih mandiri.
“Setidaknya ikatan/himpunan ini bisa menghidupi diri sendiri,” harap Pak Willy, “syukur-syukur kalau suatu saat bisa menjadi sumber pendapat lain bagi DPW PPNI Provinsi NTT.”
Saverinus Suhardin (Infokom DPW PPNI NTT)
