Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPW PPNI NTT) menggelar Rapat Evaluasi Program secara menyeluruh untuk tahun 2025. Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 09 Desember 2025, ini bertujuan mengevaluasi kinerja organisasi, mendengarkan laporan dari seluruh Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI se-NTT, serta merumuskan Rencana Tindak Lanjut (RTL) strategis.
Rapat ini dihadiri lengkap oleh pengurus harian DPW PPNI NTT (Ketua, Sekretaris, Bendahara), jajaran Wakil Ketua Bidang, Ketua DPD, Ketua DPK, dan badan kelengkapan seperti Pusbangdiklat, BAPENA, serta Ikatan/Himpunan Perawat.
Sorotan Utama: Rendahnya Keaktifan Anggota dan Solusi Organisasi
Ketua DPW PPNI NTT, Dr. Aemilianus Mau, S,Kep.,Ns., M.Kep dalam arahannya menyoroti isu paling krusial yang dihadapi organisasi, yaitu rendahnya keaktifan anggota. Data menunjukkan dari total 21.090 anggota, hanya 863 orang (sekitar 4%) yang tercatat aktif atau yang sudah membayar kewajiban iuran anggota.
“Kepada pengurus, kami tekankan agar bisa menjadi teladan (role model) dengan melunasi iuran di awal tahun,” tegas Aemilianus Mau.
Lebih lanjut, Ketua DPW PPNI NTT menyampaikan apresiasi kepada 20 DPD yang telah kooperatif mengikuti audit aset dan keuangan pada 15 November 2025. Beliau juga memberikan pesan penting untuk semua pengurus di berbagai level kepengurusan, mulai dari DPW hingga DPK:
- Optimalisasi Kerja Bidang: Seluruh bidang diminta bekerja sesuai tupoksi, dengan apresiasi khusus bagi Bidang OKK dan Hubungan Antar Lembaga yang dinilai paling aktif.
- Pendanaan: DPW menginisiasi strategi pengadaan kalender yang akan didistribusikan ke DPD hingga DPK untuk dijual kepada anggota, sebagai upaya menambah kas organisasi.
- Pengembangan Kompetensi: Kegiatan peningkatan kompetensi harus diusulkan melalui Pusbangdiklat DPW PPNI NTT.
Menyikapi perkembangan organisasi di daerah, Wakil Ketua Bidang OKK, Bapak Sabinus Kedang, menginstruksikan DPD yang telah melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) untuk segera membahas program kerja dan melakukan audiensi dengan Bupati setempat. Rencana Training of Trainer (ToT) bagi DPD Flores Timur (Flotim), Malaka, dan Lembata dijadwalkan pada 27 Desember 2025.
Isu Kesejahteraan dan Dampak UU Kesehatan Terbaru
Laporan dari DPD se-NTT mengungkap bahwa tantangan utama adalah penurunan drastis keaktifan anggota pasca terbitnya UU Kesehatan Omnibus Law dan kendala isu kesejahteraan, khususnya Jasa Pelayanan (Jaspel).
1. Keaktifan Anggota dan Eksistensi OP
Sejumlah DPD, termasuk Belu, Malaka, Sikka, Ende, Manggarai, dan Sumba Tengah, melaporkan adanya keaktifan NIRA yang anjlok. Anggota di Manggarai bahkan merasa peran Organisasi Profesi (OP) saat ini tidak terlalu penting.
Menanggapi hal ini, Ketua DPW PPNI NTT menegaskan bahwa penurunan anggota pasca UU OBL harus direspons dengan pembuktian nyata peran OP. DPW PPNI NTT akan menyusun dokumen rangkuman perjuangan PPNI (seperti P3K, Jabatan Fungsional, RPL, dan Perawat Desa) untuk disebarluaskan agar anggota merasakan kehadiran organisasi.
2. Ketidakadilan Jasa Pelayanan (Jaspel)
DPD Lembata dan DPD Sumba Barat Daya (SBD) menyoroti masalah regulasi pembagian Jaspel. Di Lembata, proporsi Jaspel antara medis dan nakes (60:40) dinilai tidak merata. Sementara di SBD, pelimpahan wewenang dari dokter ke perawat tidak diikuti dengan pelimpahan Jaspel.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPW PPNI NTT memutuskan akan mempelajari regulasi Jaspel secara mendalam dan merencanakan Zoom Meeting khusus dengan narasumber ahli hukum dari DPP PPNI untuk membedah masalah ini.
3. Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Program RPL Ners untuk anggota menjadi fokus DPD Ende dan menjadi usulan DPD lainnya. Namun, Dr. Pius A.L. Berek (Ketua DPD Belu) mengingatkan anggota untuk hati-hati memilih kampus; pilih kampus yang memiliki legalitas dan kualitas yang jelas.
Selain itu, ada juga beberapa catatan atau laporan penting yang disampaikan oleh DPD PPNI yang lain seperti yang diringkas berikut ini:
- DPD PPNI Kab. Kupang berencana melakukan pemekaran DPK menjadi 3 wilayah dan menambah 1 DPK baru (RS Leona Noelbaki).
- DPD PPNI SBD (Sumba Barat Daya) sukses meningkatkan keaktifan anggotanya dengan kebijakan wajib rekomendasi DPD untuk pengaktifan SIPP.
- Solidaritas bagi anggota yang berduka tetap menjadi program unggulan di banyak DPD PPNI se-NTT, meskipun kebijakan solidaritas duka cita DPW PPNI NTT kini fokus pada anggota yang meninggal dan disemayamkan di Kupang.
Rapat evaluasi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan keaktifan pengurus sebagai teladan bagi anggota, mengoptimalkan Pusbangdiklat untuk peningkatan kompetensi, dan memperjuangkan isu-isu kesejahteraan anggota.
Penulis: Saverinus Suhardin (Infokom DPW PPNI NTT)
