Kupang, Nusa Tenggara Timur – Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPW PPNI NTT) memenuhi undangan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Kupang untuk menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik Poltekkes Kemenkes Kupang. Acara ini berlangsung pada Selasa, 08 Juli 2025, bertempat di Aula Cendana Wangi Lt.2 Poltekkes Kemenkes Kupang.
Kehadiran DPW PPNI NTT dalam forum ini merupakan wujud nyata keterlibatan sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) penting bagi Poltekkes Kemenkes Kupang. Selain itu, partisipasi ini juga mempererat jalinan kerja sama resmi yang telah terjalin melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua institusi. PPNI NTT tercatat sebagai salah satu organisasi profesi yang diundang.
Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, Bapak Irfan, SKM., M.Kes., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir, termasuk perwakilan dari DPW PPNI NTT. Beliau menegaskan bahwa para undangan yang hadir merupakan representasi dari berbagai stakeholder Poltekkes Kemenkes Kupang.
Bapak Irfan mengungkapkan bahwa kesempatan ini merupakan momen krusial untuk menerima masukan terkait layanan publik yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Kupang. Beliau menjelaskan bahwa Poltekkes Kemenkes Kupang telah menyusun Standar Pelayanan Publik dan memerlukan masukan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, sebelum resmi diterapkan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menampung masukan dan kritik terhadap 24 jenis layanan publik yang telah ditetapkan, termasuk layanan berbasis digital seperti surat keterangan aktif kuliah dan sistem penilaian akademik.
Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan penting lainnya, seperti rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi lainnya, Lurah Liliba, media massa, perwakilan orang tua mahasiswa, Ikatan Alumni, hingga pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang menegaskan bahwa pelayanan publik yang optimal hanya dapat terwujud melalui kolaborasi berbagai pihak. Forum ini menjadi bukti keterbukaan institusi terhadap evaluasi, masukan, dan perbaikan berkelanjutan.
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh seluruh perwakilan stakeholder, sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun pelayanan publik yang inklusif, digital, dan humanis. Semangat kolaborasi ini merupakan langkah nyata dalam mendukung transformasi layanan publik di lingkungan pendidikan kesehatan, sejalan dengan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan.
Penulis: Saverinus Suhardin
