Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI) menggelar kegiatan Monitoring Evaluasi dan Audit Aset Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (DPW PPNI NTT) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PPNI se-Provinsi NTT pada Sabtu (15/11/2025) di Hotel Sotis, Kota Kupang, NTT.
Perwakilan DPP PPNI dihadiri oleh Bendahara Umum, Dr. Ns. Apri Sunadi, M.Kep, Sp.Kep.MB, MAB dan Bendahara I, Fajar Tri Asih, S.Kep, Ns, M.M, M.Kep. Ketua DPW PPNI NTT, Dr. Aemilianus Mau, S.Kep.,Ns.,M.Kep hadir bersama jajaran pengurus, dan hadir pula ketua atau perwakilan dari DPD PPNI yang berasal dari kota dan kabupaten yang ada di wilayah NTT.
Ketua DPW PPNI NTT, Aemilianus Mau, selaku tuan rumah kegiatan mengucapkan selamat datang kepada Bendahara Umum dan Bendahara I DPP PPNI sebagai auditor. Ia juga menyambut para pengurus DPD PPNI dari berbagai daerah NTT yang menjadi auditee.
“Terima kasih dan kita bersyukur kita bersyukur bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini,” katanya saat memberikan kata sambutan pada seremonial pembukaan.
Sorotan NIRA dan Pentingnya Teladan
Aemilianus Mau menyoroti beberapa persoalan pengelolaan keuangan dan aset organisasi, salah satunya berkaitan dengan status keaktifan NIRA (Nomor Induk Registrasi Anggota) PPNI. Menurutnya, saat ini terjadi penurunan jumlah NIRA PPNI yang aktif di SIMK (Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan) PPNI karena banyak anggota yang mulai enggan membayar iuran tahunan—terutama setelah pengesahan UU Kesehatan Omnibus Law yang melemahkan peran organisasi profesi dalam menata profesi perawat di Indonesia.
Karena itu, Aemilianus Mau sangat berharap agar ketua dan pengurus PPNI di berbagai tingkatan (DPW, DPD, hingga DPK atau Dewan Pengurus Komisariat) harus menjadi teladan yang baik bagi seluruh anggota. “Kasi tunjuk contoh dulu, biar anggota mau ikut. Kita berkorban dulu,” tegasnya.
Lalu, Aemilianus Mau menekankan kepada pengurus agar keuangan organisasi yang bersumber dari iuran anggota itu harus dikelola dengan baik agar lebih banyak berorientasi pada kebutuhan anggota. Selain itu, ia juga menganjurkan agar pengurus PPNI di berbagai daerah NTT bisa berperan aktif dalam pembangunan kesehatan yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat maupun organisasi atau lembaga terkait lainnya.
“Kita di DPW PPNI NTT selama ini sudah banyak berkolaborasi dengan Pemprov NTT, UNICEF, dan lembaga lainnya dalam upaya penanganan stunting, malaria, peningkatan capaian imunisasi, dan berbagai program lainnya,” lanjut Aemilianus Mau.
Ia berharap, pengurus PPNI di daerah maupun komisariat juga aktif melakukan kolaborasi dengan pemerintah setempat atau lebih banyak membuat kegiatan pengabdian masyarakat. Menurut Aemilianus Mau, kegiatan pengabdian masyarakat memiliki banyak manfaat—selain bermanfaat langsung bagi masyarakat sasaran kegiatan, para anggota yang terlibat juga akan mendapatkan pengakuan berupa sertifikat yang bisa digunakan untuk memperpanjang SIP (Surat Izin Praktik).
Aemilianus Mau mengakui bahwa pengelolaan PPNI memang memiliki berbagai tantangan. Meski begitu, ia berharap dan meyakini para pengurus maupun anggota masih berkomitmen memajukan organisasi profesi, sehingga nama baik profesi perawat terus melambung dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. “Semoga kita terus bersemangat mengelola organisasi ini,” tutupnya.
Belajar dari Kehilangan Aset dan Sekolah
Bendahara Umum DPP PPNI, Apri Sunadi, mengawali kata sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum DPP PPNI (Harif Fadhillah) dan Sekretaris Jenderal DPP PPNI (Mustikasari) yang tidak bisa menghadiri kegiatan secara langsung karena sedang menjalankan tugas lain.
“Pak Ketum dan Ibu Sekjen kita itu sebenarnya senang sekali kalau kunjungan kerja di NTT, tapi ada banyak tugas lain yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau berdua menitipkan salam buat Bapak/Ibu semuanya di NTT,” kata Apri Sunadi yang disambut tepuk tangan hadirin.
Pada kesempatan itu, Apri Sunadi menjelaskan latar belakang perlunya melakukan audit aset PPNI. Ia mengenang kembali ketika mulai mengurus DPP PPNI pada 2015 silam, banyak laporan yang masih tertulis di buku (manual) dan belum rutin membayar pajak, sehingga agak kesulitan ketika memperpanjang izin organisasi.
Selain itu, pada masa itu juga DPP PPNI belum memiliki kantor sendiri sehingga sering pindah-pindah kontrakan. Namun, karena biaya kontrakan di Jakarta umumnya mahal, maka pengurus pusat memutuskan untuk membeli “gubuk” sendiri yang kini menjadi Grha PPNI di bilangan Jl. Lenteng Agung Raya No. 64, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Seiring dengan penataan aset tersebut, DPP PPNI juga membangun sistem penataan anggota yang dikenal dengan sebutan SIMK PPNI (Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan Persatuan Perawat Nasional Indonesia). Sistem ini menjadi salah satu kekuatan PPNI dalam menata keanggotaan dari pusat hingga tingkat komisariat.
“Banyak organisasi profesi lain yang terinspirasi dan belajar dari PPNI dalam urusan membangun sistem keanggotaan dan aspek penataan organisasi lainnya,” imbuh Apri Sunadi.
Urgensi penataan aset dan administrasi organisasi, lanjut Apri Sunadi, juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah dan lembaga lain baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Menurutnya, dulu ada banyak peluang kerja sama di mana lembaga internasional ingin memberikan hibah kepada PPNI, tapi karena legalitas belum terpenuhi maka bantuan tersebut tidak bisa diterima.
Masalah lainnya yang diungkapkan Apri Sunadi adalah, ada beberapa pengurus di berbagai tingkatan yang kurang amanah dalam mengelola aset. Sebagai contoh, ada yang pernah membeli tanah menggunakan dana PPNI, tapi surat-suratnya menggunakan nama pribadi ketua atau pengurus.
Lalu dalam perjalanan, ketua atau pengurus tersebut meninggal dunia. Kemudian saat pengurus baru hendak melakukan pemanfaatan lahan untuk kepentingan organisasi, anggota keluarga dari pengurus lama yang telah meninggal dunia tadi mengklaim bahwa itu tanah mereka karena surat-suratnya atas nama orang tua mereka.
“Kita (PPNI) juga kehilangan banyak sekolah (kampus keperawatan) yang dulunya kurang lebih berjumlah 19, tapi karena masalah legalitas aset, saat ini hanya tersisa 2. Satu di Jawa Barat, satunya lagi di Sulawesi,” jelas Apri Sunadi dengan nada sedih.
Berkaca dari berbagai pengalaman tersebut dan memperhatikan sistem tata kelola organisasi yang baik, Apri Sunadi menegaskan bahwa saat ini PPNI tidak mau kecolongan lagi. Karena itu, DPP PPNI menginisiasi proses audit aset tersebut ke seluruh wilayah Indonesia agar aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh organisasi. “Supaya pengurus selanjutnya sudah punya dasar untuk mengembangkan PPNI ke depan,” tambahnya.
Apri Sunadi mengakui, audit aset yang dilakukan DPP PPNI saat ini masih berupa langkah awal—bukan audit yang sesungguhnya. Ia mengakui, proses audit tersebut masih dilakukan oleh tim internal yang belum memiliki sertifikasi khusus, tapi setidaknya bisa memberi gambaran umum atau penilaian dasar terkait kekuatan PPNI saat ini. Menurutnya, ke depan DPP PPNI akan menggandeng pihak eksternal (auditor profesional) untuk melakukan penilaian secara utuh.
“Kami bukan menilai, bukan penilai, hanya mau menata atau mengamankan aset PPNI. Sebab ini aset bersama, uang umat, milik anggota PPNI,” jelas Apri Sunadi.
PPNI sebagai “Naga Kesepuluh”
Berdasarkan hasil audit aset di 31 Provinsi yang sudah dilakukan oleh DPP PPNI, Apri Sunadi optimis kalau PPNI saat ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Menurutnya, PPNI bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Ia bahkan mengklaim, kalau selama ini ada istilah “9 Naga” yang merujuk pada sekelompok atau sembilan pengusaha Tionghoa-Indonesia yang diduga memiliki pengaruh besar dalam perekonomian Indonesia, maka PPNI bisa menjadi “naga” yang ke-10.
Apri Sunadi yang tidak hanya menguasai ilmu keperawatan, tapi juga pernah belajar ilmu bisnis dengan gelar MAB (Magister Administrasi Bisnis) itu sangat meyakini kekuatan ekonomi yang dimiliki PPNI. Ia sangat yakin PPNI bisa jadi “naga ke-10”, tapi dengan syarat semua pengurus mau bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengembangkan organisasi di berbagai tingkatan—pusat hingga komisariat.
“Sebagai pengurus, masih adakah cinta untuk membangun organisasi PPNI?” Apri Sunadi bertanya dengan gaya retoris. Ia sangat berharap agar semangat para pengurus terus dipertahankan.
Supaya PPNI bisa menjadi kekuatan ekonomi, ia mengajak para pengurus agar tidak terlalu bergantung pada iuran anggota, tapi bisa lebih berani membuka dan mengurus berbagai peluang bisnis yang memang dibutuhkan oleh anggota dan masyarakat umum. Sebagai contoh, ia sudah menginisiasi sebuah usaha “PPNI Care” yang saat ini telah mengeluarkan produk parfum, kemudian dalam waktu dekat akan meluncurkan produk lipstik.
Apri Sunadi mengakui, banyak juga pihak yang menertawakan dan mengkritik ide bisnis tersebut karena tidak sesuai dengan ilmu keperawatan. Tapi, ia membalas kritikan tersebut dengan menyebutkan “perawatan diri” salah satu intervensi keperawatan.
“Kalau orang pakai parfum, wangi, tentu saja meningkatkan harga diri dan kepercayaan dirinya,” jelas Apri Sunadi yang disambut tepuk tangan hadirin.
Di akhir sambutannya, Apri Sunadi menegaskan bahwa peluang dan kekuatan PPNI sangat besar, tinggal dikelola dengan baik untuk mendatangkan hasil yang lebih besar. “Mau ikut jualan, nggak?” tutupnya, lalu membuka kegiatan tersebut secara resmi.
Hasil Audit: Dokumentasi Keuangan dan Pemanfaatan Kas
Setelah seremonial pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bendahara Umum, Apri Sunadi. Pada kesempatan ini, Apri Sunadi secara detail memaparkan kekuatan (power) PPNI, salah satunya kekuatan ekonomi yang sebelumnya sudah disinggung saat memberikan kata sambutan pembuka.
Selain itu, ada juga penyampaian materi dari Emanuel Mali sebagai salah satu notaris atau pejabat pembuat akta tanah yang menyampaikan topik “Tata Cara Pengelolaan Aset sesuai Hukum Negara dan Penjelasan Cara Pemindahan Aset Organisasi”. Pada kesempatan ini, peserta aktif bertanya atau lebih tepatnya berkonsultasi mengenai pengelolaan aset tanah yang sudah dibeli. Ada juga pengurus PPNI di daerah yang sedang merencanakan pembelian aset dan berkonsultasi mengenai prosedur yang benar dan aman secara hukum.
Sementara penyampaian itu berlangsung, Bendahara I DPP PPNI (Fajar Tri Asih, S.Kep, Ns, M.M, M.Kep) selaku auditor terus melakukan pemeriksaan secara bergantian kepada pengurus DPW dan DPD PPNI se-Provinsi NTT. Setelah semuanya diperiksa, Fajar Tri Asih menerangkan secara umum hasilnya, masih banyak pengurus yang belum mendokumentasikan laporan keuangan dan administrasi aset dengan rapi.
Fajar Tri Asih juga menyayangkan pemanfaatan uang kas yang kurang optimal, misalnya memiliki banyak uang kas tapi tidak memiliki aset. Menurutnya, uang kas itu sebaiknya dimanfaatkan untuk pembelian aset, sehingga manfaatnya bisa lebih panjang buat PPNI.
Ia juga berharap agar pengurus bisa membuat banyak kegiatan yang bermanfaat langsung buat anggota, sehingga anggota termotivasi untuk terlibat dan mau membayar iuran anggota secara sukarela. “Buatlah kegiatan yang bermanfaat dan gratis untuk anggota,” pesannya.
Ketua DPW PPNI NTT, Aemilianus Mau, saat acara penutupan mengingatkan semua pengurus yang hadir agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran atau masukan dari auditor. Ia menekankan pentingnya para pengurus memikirkan keberlanjutan organisasi. Karena itu, ia mengajak semua pihak untuk terus melakukan berbagai inovasi agar PPNI, khususnya di wilayah NTT terus menunjukkan eksistensinya.
Aemilianus Mau mengakui perawat memiliki potensi yang luar biasa, tapi masih kurang berkomitmen dalam bekerja. “Kalau mau, pasti bisa,” imbuhnya. Karena itu ia mengajak semua untuk sama-sama berpikir dan berbuat untuk PPNI.
“Apa yang kita lakukan bersama di DPW dan DPD, bagaimana caranya agar kita bisa hidup?” Aemilianus Mau menutup sambutan penutupnya dengan pertanyaan retoris untuk direnungkan bersama.
Penulis: Saverinus Suhardin (Infokom DPW PPNI NTT)
